Pemerintah Akan Blokir Ponsel BM Menggunakan SIRINA

  • Whatsapp
Pemerintah Akan Blokir Ponsel BM Menggunakan SIRINA
gambar : themoscowtimes.com

Qualcomm membantu pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan pemblokiran penjualan ponsel pasar gelap melalui IMEI (International Mobile Equipment Identification). Bantuan ini telah diberikan sejak 2017, ketika Qualcomm menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Perindustrian mengenai proses validasi database IMEI.

Pemerintah terus memperketat aturan tentang pemblokiran ponsel pasar gelap di Indonesia. Sistem Informasi Pendaftaran Identitas Nasional (SIRINA) telah dikembangkan.

Sejauh ini, SIRINA belum berfungsi. Karena pemerintah terus menguji sumber terbuka untuk memastikannya aman ketika akan digunakan nanti. Namun, jika nantinya dinyatakan aman, SIRINA memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi nomor IMEI palsu atau ponsel ilegal, tetapi juga ponsel yang dicuri.

SIRINA adalah bantuan gratis dari Qualcomm. Sebelumnya, perusahaan yang berbasis di San Diego, AS, menyebutnya sebagai DIRBS (Device Identification, Registration, Blocking System).

Apa itu DIRBS? Sekadar informasi, DIRBS adalah sistem yang dikembangkan selama bertahun-tahun oleh Qualcomm dengan perangkat lunak sumber terbuka. DIRBS sendiri memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mendaftar, dan mengontrol akses ke jaringan seluler melalui nomor IMEI ponsel.

Nomor IMEI adalah nomor identitas yang ditugaskan GSMA unik untuk setiap slot kartu yang dikeluarkan oleh produsen ponsel. Jika ponsel memiliki kartu SIM ganda, perangkat ini memiliki dua nomor IMEI.

Nomor IMEI 15 atau 16 digit terdaftar di Departemen Perindustrian ketika ponsel harus dijual di Indonesia. SIRINA yang tidak lain adalah perangkat lunak memiliki fungsi analisis basis data.

Sistem kemudian akan membandingkan data IMEI dari Departemen Perindustrian dengan GSMA. Kemudian data IMEI di operator. Jika mereka telah diserahkan kepada pemerintah, mereka dapat dibandingkan dengan data dari Departemen Perindustrian.

Perlu dicatat bahwa nomor IMEI pada daftar Kementerian Perindustrian adalah legal. Dengan kata lain, nomor di luar basis data berarti bahwa ponsel belum terdaftar oleh importir atau produsen ponsel pintar di Indonesia. Mengenai proses pemblokiran ponsel, pemerintah belum membuat keputusan karena masih merumuskan aturan.

Saat ini, Departemen Perindustrian (Departemen Perindustrian), Departemen Perdagangan dan Departemen Komunikasi dan Informasi (Kominfo) sedang menyelesaikan pemblokiran ponsel melalui aturan validasi dari basis data IMEI. Ditargetkan, aturan-aturan ini dapat ditetapkan pada 17 Agustus oleh tiga kementerian yang disebutkan di atas.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *